RUTAN UNAAHA GANDENG LBH HAMI BERI BANTUAN GRATIS BAGI WBP RUTAN UNAAHA

 

Dalam Upaya meningkatkan sinergitas dan membantu warga binaan dalam proses peradilan ataupun persidangan, Kelas IIB Unaaha menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAMI memberi bantuan hukum gratis bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Unaaha. Selasa ( 21/03/2023)

 

Kerjasama antara kedua Lembaga  tersebut dilampirkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Perjanjian kerja sama ini adalah dasar dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana.

 

Kepala Rutan Unaaha, Herianto mengatakan dengan MoU akan mempermudah kerja sama antar aparat penegak Hukum (APH). Ia juga mengatakan dengan adanya MoU, hak memperoleh bantuan hukum bagi tahanan yang ada di Rutan Rutan Unaaha menjadi lebih optimal. "Tentunya ini menyangkut pelayanan bantuan hukum kepada warga binaan. untuk meningkatkan sinergitas dan membantu warga binaan dalam proses peradilan ataupun persidangan. Semoga kerjasama ini akan selalu berkesinambungan dan berjalan lancar," ujar Karutan.

 

Bantuan hukum ini sangat penting bagi warga binaan karena sejauh ini banyak warga binaan yang kurang mengerti kalau setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum. Kepala Rutan Unaaha menjelaskan, perjanjian kerjasama ini sebagai bentuk kehadiran Rutan Unaaha dalam membantu warga binaannya dalam persoalan hukum yang sedang dihadapi, termasuk penyuluhan hukum bagi WBP oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pemerintah Daerah bagian hukum yang dilakukan secara berkala.  Kepala Rutan juga menambahkan dalam pelaksanaanya nanti kegiatan pemberian pelayanan dan konsultasi hukum bagi WBP ini ditujukan terutama bagi pihak yang tidak mampu.

 

Sementara itu Akrudin Ketua LBH HAMI mengungkapkan  bahwa Kerjasama antara dua lembaga ini dilakukan untuk mengimplementasikan amanat undang-undang tentang bantuan hukum yang mengisyaratkan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dapat memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu “Terimakasih Kepada Kepala Rutan Unaaha  beserta jajaran yang telah mendukung penuh program pemerintah dalam pemberian bantuan hukum di Rutan  Unaaha Semoga ditahun 2023, sinergi yang telah terjalin dapat mempermudah Warga Binaan Rutan Unaaha dalam menerima babtuan hukum " tutur Akrudin

 

 

Terbaik dalam Layanan Digital, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022. 

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam acara SPBE Summit 2023, Senin (20/03/2023) di Hotel Kempinski Jakarta. 

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan hasil evaluasi SPBE Kemenkumham telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019. 

"Pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18. Kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan." tutur Andap.  

Penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit, baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal, untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau. 

"Kemenkumham ingin semua layanan publiknya bebasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," jelas Andap. 

Selain itu, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan. 

"Komitmen Kemenkumham yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ungkapnya. 

Digital Government Award sendiri merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik. Penghargaan bagi Kemenkumham diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM. 

Melalui ajang ini,  Kementerian PANRB berharap meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.

SAMBUT HARI BAKTI PEMASYARAKATAN KE 59 RUTAN UNAAHA LAKSANAKAN SIDAK & TES URIN BERSAMA POLRI DAN KEJAKSAAN

Dalam Rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Rutan Unaaha Bersama dengan Polsek Tonggauna serta Kejaksaan Negeri Konawe menggelar melaksanakan inpseksi mendadak (Sidak) Gabungan di rutan unaaha. Jumat (17/03/2023)

Kegiatan diawali dengan Apel Siaga yang di pimpin langsung kepala rutan Unaaha Herianto yang diikuti oleh seluruh petugas, bersama APH Terkait dilanjutkan dengan Razia di seluruh Blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan lingkungannya. Sasaran pada razia tersebut adalah Narkoba, HP, dan Pirantinya, maupun senjata tajam yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Hasilnya, tidak ditemukan narkoba dan Handpone. Hanya saja terdapat berbagai macam barang-barang Seperti sendok, korek api, gunting speaker aktif dan alat pemotong kuku. Selanjutnya barang-barang tersebut disita dan diventarisasi untuk dimusnahkan 

Selain Penggeledahan Kamar hunian tim gabungan juga melakukan Tes urine bagi petugas dan narapidana .Tes urine ini dilakukan sebagai bentuk langkah serius dalam pemberantasan Narkoba di dalam Rutan. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PAS tentang Langkah-langkah Progresif dan Serius Upaya Pemberantasan Narkoba

"Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan aman dan lancar, para WBP yang dirazia seluruhnya kooperatif untuk dirazia oleh tim gabungan. Langkah razia gabungan ini agar kita memastikan Rutan Unaaha zero dari HP dan Narkoba. Sinergitas dengan APH ini penting, agar penegakan hukum juga terlaksana dengan baik. APH Kejaksaan dan Polri juga bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana isi Rutan, dan menyatakan juga zero Narkoba dan HP di Rutan Unaaha. Sehingga kegiatan ini dapat kita jadikan tolak ukur bahwa Rutan Unaaha betul-betul serus dalam memerangi narkoba”, Ungkap Herianro 

Kepala Rutan Unaah mengatakan, razia gabungan dengan melibatkan berbagai aparat penegak hukum ini merupakan komitmennya dalam pemberantasan barang terlarang didalam Rutan Unaaha . Sehingga agar rutan unaaha dapat lebih maju, maka diperlukan tiga aspek, yakni dengan melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, serta membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum lainnya.

Wamenkumham Respon Aduan IPW ke KPK

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan tidak akan menanggapi secara serius aduan Indonesia Police Watch (IPW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kasus yang dilaporkan itu adalah persoalan profesional antara IPW dengan asisten pribadi (asprinya). 

"Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya Sdr YAR dan Sdr YAM sebagai Lawyer dengan kliennya, Sdr Sugeng (Ketua IPW)," kata Wamenkumham dari kantornya di Jakarta.

Sebelumnya, Sdr Sugeng (Ketua IPW) mengadukan wamenkumham kepada KPK pada Selasa (14/3/2023). Sdr Sugeng melaporkan seorang Wamen dengan EOSH dugaan penyalahgunaan wewenang.

Inisial tersebut sesuai dengan nama Wamenkumham yaitu Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab dipanggil Eddy. 

Eddy menyerahkan urusan klarifikasi kepada asprinya yang berinisial Sdr YAR dan Sdr YAM.

"Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada Sdr YAR dan Sdr YAM yang disebutkan oleh Sdr Sugeng dalam aduannya," ujarnya.

"Saya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang dilaporkan dan tidak ada satu sen pun yang saya terima dari kasus tersebut," tegasnya lagi kepada wartawan saat dimintai komfirmasi.

14 ORANG CPNS RUTAN UNAAHA RESMI DI LANTIK : JADIKAN SEMANGAT PASTI SEBAGAI PEDOMAN DALAM BEKERJA

 

Sebanyak 14 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Rutan Unaaha bersama 71 CPNS Kemenkumham Sesultra resmi dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra. Selasa (14/03/2023)

Pengangkatan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dan pengambilan sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba

Hadir langsung dalam kesempatan ini para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Pejabat Administrator Kantor Wilayah, Pejabat Pengawas Kantor Wilayah, serta Para Ka UPT dalam Kota Kendari. Untuk Ka UPT luar Kota Kendari bersama-sama dengan jajarannya mengikuti pelantikan tersebut secara virtual dari kantor masing-masing.

Silvester Sili Laba dalam sambutannya berpesan kepada PNS yang dilantik untuk menjadi pegawai yang kreatif dan inovatif. Bukan hanya itu, Ia juga menekankan secara tegas agar dalam melaksanakan seluruh tugas dilakukan secara totalitas.

“Sumpah atau janji yang telah diucapkan merupakan kesanggupan saudara terhadap Negara dan juga kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara. Hayati sumpah/janji tersebut maka saudara akan sadar bahwa saudara harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi dari pengangkatan saudara menjadi PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara,” pesan Silvester dalam sambutannya.

Semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) yang merupakan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM juga dia tekankan untuk selalu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Terakhir, sebelum menutup sambutannya, Silvester Sili Laba meminta untuk menjauhi narkoba. Ia pun mengatakan telah banyak PNS yang ditindak hingga diberhentikan karena kasus narkoba.

"Jangan pernah dekati bahkan terlibat dalam narkoba, karena kita tidak akan sungkan menindak tegas yang terlibat narkoba," tutupnya.

KOMIT RAIH PREDIKAT WBK, RUTAN UNAAHA STUDITIRU KE LAPAS JOGJAKARTA

 

Rutan Kelas II B Unaaha  yang sedang fokus dalam pembangunan Zona Integritas dan Bertekad mewujudkan pedikat WBK (Wilayah bebas dari Korupsi),  melaksanakan Studi tiru ke Lapas Kelas II A Yogyakarta. Selasa, (7/3/23) 

Kedatangan Rutan Unaaha ini tidak sendiri, Rutan Unaaha bersama beberapa satker pemasyarakatan lain dari kanwil sultra, yang terdiri, Lapas Kendari, Rupbasan Kendari, Bapas Kendari, LPKA Kendari  dan Bapas Bau-bau

Kedatangan Rutan Unaaha di terima langsung Oleh Kalapas Jogjakarta  Soleh Joko Sutopo di Ruang Kerja Kalapas selanjutnya Kalapas Jogja berama robongan Rutan Unaaha menuju Sasana Krida Wiraguna untuk memberikan materi penguatan Pembangun Zona Integritas

Dalam Arahannya Salah satu titik berat yang di Sampaiakan Joko bahwa sebagai wujud pelayanan prima, adanya inovasi merupakan satu titik terpenting dalam pembangunan ZI.

Selain itu Kami all out dalam pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya pelayanan berbasis HAM dan pemenuhan hak untuk warga binaan. Tahun 2022 kemarin kami meraih penghargaan dari Kemenpan RB terkait Predikat WBK,” ungkap Joko

Kegiatan dilanjutkan dengan sharing antara Rombongan Rutan II Unaaha bersama Lapas II A Yogyakarta terkait, sasaran hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Zona Integritas.

Selanjutnya Rombongan Rutan IIB Unaaha diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa lokasi diwilayah Lapas Kls IIA Yogyakarta 

BRIN dan Kemenkumham Ber-KOLABORAKSI Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Nasional

 

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui nota kesepahaman dalam rangka mendukung penuh upaya mengintegrasi serta mendayaguna hasil riset dan inovasi nasional dalam rangka perkembangan hukum dan hak asasi manusia.

 

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi sumber daya dan kompetensi yang dimiliki Kemenkumham dan BRIN guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana pembangunan nasional.

 

“Komitmen bersama ini akan memantapkan langkah KOLABORAKSI (Kolaborasi antara Kementerian/ Lembaga yang saling BerSinergi) untuk menyatukan langkah bersama dalam mengelola dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi nasional yang dihasilkan oleh BRIN untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama potensi di bidang kekayaan intelektual (KI),” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan BRIN pada Rabu, 1 Maret 2023 di Kantor BRIN, Jakarta Pusat. 

Nota kesepahaman ini dianggap penting karena BRIN merupakan institusi riset satu-satunya yang memiliki seluruh data riset di Indonesia. BRIN telah berhasil mengelola lebih dari 2.500 kekayaan intelektual yang terdiri dari 2.371 Paten, 352 Hak Cipta, 122 Desain Industri, 46 Merek dan 17 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). KI tersebut dihasilkan dari empat entitas LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) yakni LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) tahun 1991 -  2021 sebelum terintegrasi dengan BRIN, serta dari BRIN tahun 2021 hingga 2022.

“Kerja sama ini sangat penting. Indonesia adalah negara yang kaya raya akan flora, fauna, genetic resources, dan local wisdom. Nanti kita kalau sudah dapat traktatnya dan kita mampu membuktikan genetic resources itu dari negara kita, kalau dipakai sebagai obat atau pengembangan lainnya, kita bisa dapat economic share,” ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi yang disaksikan oleh Menkumham dan Kepala BRIN.

“Kemenkumham melalui DJKI sebagai mitra kerja BRIN akan mendukung dalam upaya memberikan pelindungan KI terhadap hasil riset nasional yang dihasilkan oleh BRIN, baik dalam hal pemanfaatan data dan informasi KI serta pengembangan kapasitas terkait KI,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu pada kesempatan yang sama.

 

Melalui PKS  ini diharapkan akan mewujudkan ekosistem KI yang dapat menjadi pilar bagi pemulihan dan memacu percepatan pembangunan ekonomi nasional merata di seluruh wilayah Indonesia.

 

Dalam PKS ini disepakati untuk ruang lingkup yang terdiri dari pertukaran dan interoperabilitas data dan informasi KI dalam rangka pelindungan hasil riset dan inovasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta dukungan manajemen kekayaan intelektual terhadap pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi hasil riset dan inovasi nasional yang dihasilkan oleh BRIN.

 

Diharapkan KOLABORAKSI ini dapat membawa dampak yang baik untuk kedua-belah pihak dan dapat meningkatkan lebih lanjut pelindungan riset nasional yang menjadi elemen kreasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

 

Dalam acara puncak, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang berperan memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Tokoh Pendorong Pemajuan Kekayaan Intelektual.

 

“Megawati menjadi tokoh yang menginisiasi dan mendorong berbagai kalangan termasuk para kepala daerah untuk dapat mendukung pelindungan KI melalui pembuatan Peraturan Daerah KI di wilayah dalam rangka memajukan ekonomi, dan secara konsisten aktif menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB),” pungkas Yasonna.

Jelang Pemilu 2024 Rutan Unaaha Gelar Rapat Koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Kab.Konawe

 

Rutan Kelas IIB Unaaha Bersama Komisioner KPU Kab.Konawe dan Bawaslu Kecamatan Kab.Konawe mengadakan rapat kordiansi terkait pembentukan TPS khusus di Rutan Kelas IIB Unaaha, Rabu (1/3/2023)

Bertempat di Ruang Rapat Unaaha pertemuan tersebut membahas terkait perencanaan jumlah TPS Khusus yang akan di bentuk di kab.Konawe termasuk Rutan Unaaha sekaligus jumlah pemilih yang telah memiliki NIK maupun data yang sesuai serta lengkap. Ha ini dilakukan untuk mengakodir hak pilih WBP dalam pesta pemilihan umun 2024 nanti

Supriono menjelaskan   untuk warga binaan yang berada di  rutan, tidak mungkin bagi mereka untuk mengurus pindah pemilih dan jikalalau mereka didapatkan datanya by name by address dan ada penanggung jawab tentu akan dilayani mulai dari penyediaan surat suaranya, dan penyediaan TPS, dengan adanya koordinasi antara KPU dengan pihak rutan.

"Maka dari itu KPU sediakan TPS khusus. Bentuknya berupa berita acara, surat pernyataan dari  Karutan untuk menyiapkan datanya by name by address. Jadi sepanjang datanya lengkap kami akan cocokkan menjadi data pemilih," sebutnya

Dimana juga sebelumnya Rutan Unaaha telah menandatangi PKS dengan Dukcapil Kab.Konawe tentang pemuktahiran data pemilih di Rutan Unaaha 

"Intinya, kami siap membantu dan mendukung guna kelancaran dalam pemilu 2024 mendatang," ucap Supriono

Diakhir pertemuan Supriono mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan KPU dan Bawaslu dan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dalam rangka menjaga hak pilih Warga Binaan pada Pemilu 2024.

“Dengan adanya koordinasi ini diharapkan pemilu yang akan datang para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha  bisa menyalurkan haknya sebagai warga negara.